Latest Post

YOPI, KUASA SPBU 24.331.137, MEROKOK DI RUANGAN KANTOR, SOP KESELAMATAN DIPERTANYAKAN 📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan PENYUSUPAN TIMAH BELITUNG: SKANDAL LIMA TRUK SILUMAN DAN UJI NYALI APARAT BANGKA BELITUNG PENYUSUPAN TIMAH BELITUNG: SKANDAL LIMA TRUK SILUMAN DAN UJI NYALI APARAT BANGKA BELITUNG ALMASTER Tegaskan: Tidak Ada Keterlibatan Bos Kolektor Timah Maupun Ibu Desi di Balik Aksi Demonstrasi
Uncategorized

📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan

11 September 2026 Redaktur1
📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan
Uncategorized
📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan
Uncategorized

📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan

11 September 2026 Redaktur1

DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Hukum tembak.com. Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber…

You missed

Uncategorized

YOPI, KUASA SPBU 24.331.137, MEROKOK DI RUANGAN KANTOR, SOP KESELAMATAN DIPERTANYAKAN

17 September 2026 Redaktur1
Uncategorized

📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan

11 September 2026 Redaktur1
Uncategorized

PENYUSUPAN TIMAH BELITUNG: SKANDAL LIMA TRUK SILUMAN DAN UJI NYALI APARAT BANGKA BELITUNG

10 September 2026 Redaktur1
Uncategorized

PENYUSUPAN TIMAH BELITUNG: SKANDAL LIMA TRUK SILUMAN DAN UJI NYALI APARAT BANGKA BELITUNG

10 September 2026 Redaktur1