ALMASTER Tegaskan: Tidak Ada Keterlibatan Bos Kolektor Timah Maupun Ibu Desi di Balik Aksi Demonstrasi

PANGKALPINANG, Hukum Tembak.com.Awak media suarahukumrakyat.my.id mendatangi kantor sekretariat Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung untuk menanyakan kebenaran isu yang belakangan ini beredar di masyarakat terkait adanya dugaan pihak yang berada di balik layar penggerak aksi demonstrasi pada tanggal 10 September 2026 . (9 September 2026 )

Melalui juru bicaranya, Guru Nasir, secara tegas menyangkal adanya keterlibatan pihak manapun, termasuk para bos atau kolektor timah maupun sosok yang disebut Ibu Desi, di balik penyelenggaraan aksi-aksi yang dilakukan aliansi tersebut.

Penyangkalan Tegas

“Kami tegaskan dengan tegas: tidak ada bos kolektor timah, tidak ada pihak pengusaha, tidak ada kepentingan kelompok tertentu, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan Ibu Desi yang mendanai atau menggerakkan aksi kami,” ujar Guru Nasir saat diwawancarai awak media di kantor sekretariat ALMASTER.

Nasir menegaskan bahwa setiap tuduhan yang menyebut ALMASTER diperintah, didanai, atau diatur oleh pihak tertentu — termasuk para kolektor timah maupun nama Ibu Desi — adalah tidak berdasar dan tidak benar. Isu-isu tersebut dinilai berpotensi berita bohong atau hoaks yang sengaja disebarkan untuk mencemari gerakan murni masyarakat.

Murni Aspirasi Rakyat Bangka Belitung

– ALMASTER terbentuk dari masyarakat yang langsung merasakan dampak persoalan di lapangan

– Aksi dilakukan murni atas kesadaran sendiri, bukan atas perintah atau bayaran pihak manapun

– Perjuangan kami berakar pada lima isu utama yang belum terselesaikan:

– Hak kebun plasma yang tertunda hampir 30 tahun

– Evaluasi kinerja satgas PKH dalam mengambil Alat berat masyarakat di pemukiman warga serta evaluasi kinerja satgas nanggala halilintar atau satlap TRICAKTI. ,

– Tata niaga timah yang adil dan transparan

– Penyelesaian konflik kawasan hutan

– Kepastian hukum bagi masyarakat penambang

Pernyataan Lengkap oleh Guru Nasir

“Jika ada pihak yang menyebut kami dibayar atau disuruh, silakan tunjukkan buktinya ke aparat penegak hukum. Jangan sekadar menyebarkan isu atau berita hoaks untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya. Kami turun ke jalan karena rakyat berbicara, bukan karena ada yang menyuruh.”

Tambah nya Mungkin gerakan besok kami akan meminta semua pihak terkait bersama Almastar akan menyidak
semelter-semelter yang tumbuh seperti jamur di musim hujan yang baru mendapat RKAB, kemudian sesuai tidak RKAB itu dengan IUP nya, kami akan menyidak ke sana dan kami menanyakan rumus perhitungan RKAB-nya seperti apa nanti Jangan sampai smelter swasta tersebut dituduh oleh pihak tertentu sebagai pihak yang mendanai pergerakan kami, kalau sudah kami sidak dan pasti kesal dengan langkah kami berarti pihak smelter tersebut BUKAN PENDANA kami karena kita takut difitnah lbh lanjut

ALMASTER menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat secara damai, tertib, dan konstitusional — tanpa terikat kepentingan pihak manapun, termasuk pelaku usaha pertimahan di wilayah Bangka Belitung. Gerakan ini sepenuhnya milik rakyat yang berjuang demi keadilan.Tutup nya

You missed

📢 PERNYATAAN SIKAP DPD HAMI BANGKA BELITUNG TIMAH BABEL: ANTARA KEPENTINGAN RAKYAT, NEGARA, KORPORASI DAN KEPASTIAN HUKUM DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung memandang bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung harus disikapi secara tenang, objektif, transparan dan berdasarkan hukum. Timah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan timah harus mampu menemukan titik keseimbangan antara: ⚖️ KEPASTIAN HUKUM 👥 KEPENTINGAN MASYARAKAT 🏢 KEBERLANGSUNGAN USAHA KORPORASI 🇮🇩 KEPENTINGAN NEGARA 🌱 KELESTARIAN LINGKUNGAN Kami memahami bahwa PT TIMAH Tbk merupakan bagian penting dalam industri pertimahan nasional. Kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap anti-perusahaan. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspirasi masyarakat mengenai kepastian penyerapan hasil tambang, transparansi tata niaga, harga pembelian, kemitraan serta keberadaan tambang rakyat patut didengar dan dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme dialog yang konstruktif. Aspirasi serupa juga telah disampaikan masyarakat dalam forum DPRD Babel pada 10 September 2026. � Babel Antara News +1 ⚖️ HAMI MENDORONG 5 HAL 1️⃣ Transparansi Setiap kebijakan tata niaga timah harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyerapan, harga, kemitraan dan persyaratan penjualan hasil tambang. 2️⃣ Kepastian Hukum bagi Masyarakat Masyarakat penambang yang menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan hukum harus mendapatkan kepastian mengenai status kegiatan, akses penjualan dan perlindungan hukum. 3️⃣ Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Ada Pembiaran Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aktivitas pertambangan ilegal harus ditindak sesuai hukum, tetapi masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang sah juga harus memperoleh perlindungan hukum. 4️⃣ Dialog Terbuka Kami mendukung dorongan MUI Babel agar persoalan pertambangan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui provokasi maupun konflik horizontal. � https://lintasbabel.inews.id/ +1 Pemerintah, PT TIMAH, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat penambang, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi yang berkeadilan. 5️⃣ Lingkungan Tetap Harus Dijaga Kepentingan ekonomi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩 PENEGASAN DPD HAMI BABEL Kami tidak berada di pihak korporasi. Kami juga tidak berada di pihak yang ingin mempertentangkan masyarakat dengan korporasi. Kami berada di pihak HUKUM dan KEADILAN. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kritisi melalui mekanisme hukum. Jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai hukum. Jika ada persoalan tata kelola, buka datanya dan duduk bersama. Jika ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, selesaikan secara adil dan transparan. Bangka Belitung membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian. Membutuhkan dialog, bukan konflik. Membutuhkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dan membutuhkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi rakyat sekaligus menjaga kepentingan negara dan lingkungan. DPD HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BANGKA BELITUNG FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE. Advokat – Praktisi Hukum – Kontrol Sosial #HAMI #HAMI_BangkaBelitung #Feriyawansyah #TimahBangkaBelitung #TambangRakyat #KepastianHukum #KeadilanUntukRakyat #Transparansi #DialogDanMusyawarah #JagaKondusivitas #BangkaBelitung #TimahUntukRakyat #HukumDanKeadilan